RENGAT (RIAUPOS.CO) -- Bupati Indragiri Hulu, Yopi Aryanto SE mengimbau agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghadirkan petugas di setiap fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit hingga puskesmas.
Keberadaan petugas bukan saja penting untuk memberikan informasi atau pelayanan pemakaian jasa BPJS, tetapi juga dapat membantu BPJS mengurangi angka tunggakan yang saat ini masih cukup tinggi.
Hal itu disampaikannya saat sesi diskusi di acara rekonsiliasi penerimaan fihak ketiga Triwulan II tahun 2019 dan Forum Kemitraan tahun 2019 antara BPJS Kesehatan KPPN dan Pemda se-wilayah kerja BPJS Kesehatan kantor cabang Tembilahan, Selasa (13/8) di kantor Bupati Inhu. Kantor cabang Tembilahan meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi.
Selain Yopi, turut hadir Kepala Cabang BPJS Tembilahan, Meri Lestari, Sekda Inhu Hendrizal, Sekda Inhil Said Syarifuddin, Sekda Kuansing Dianto Mampanini
Yopi menyebutkan seluruh Pemda berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau atau gratis Pihaknya juga terus meningkatkan jumlah masyarakat yang menjadi peserta BPJS baik lewat APBN, APBD maupun secara mandiri.
‘’Tapi di sisi lain kami minta upaya dari BPJS agar bagaimana pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan tidak terlambat. Jangan sampai terjadi rumah sakit kolaps akibat tak mampu membayar operasional menyusul telatnya pembayaran dari BPJS. Tentang jumlah tunggakan yang masih dialami, kami tentu akan ikut membantu BPJS sesuai tupoksi kami,’’ ujarnya.
Hal lain yang mengemuka dalam diskusi itu adalah kemungkinan banyak data kepesertaan iurannya dibayar tapi orangnya tidak ada. Kemudian banyak pasien yang dirujuk ke Pekanbaru selalu kena tolak karena kamar penuh, jumlah biaya yang bisa diklaim sedikit misalnya hanya 25 persen dari biaya yang harus dibayar dan sebagainya.
Dalam paparannya Meri menyebutkan bahwa kepesertaan BPJS di Inhil sudah mencapai angka 74 persen, di Inhu lebih tinggi yakni 80 persen sedangkan di Kuansing sebanyak 66 persen.
‘’Inhu akan ada penambahan 13.724 kepesertaan yang dialokasikan di APBD Perubahan. Perlu juga kami sampaikan bahwa per 1 Agustus kita melakukan validitas data peserta. Kemungkinan ada 128.000 peserta yang akan dinonaktifkan dengan berbagai penyebab penonaktifan,’’ kata Meri.
Tentang data tunggakan, BPJS Kesehatan cabang Tembilahan mencatat Inhu sebesar Rp25 miliar lebih, Inhil Rp19 miliar lebih dan Kuansing Rp12 miliar lebih.(fas)
